MEDAN BUNG

Apakah ini gambaran buruk dari DPR kita ?

Posted on: Desember 22, 2008

Inilah  penilaian yang tidak enak, sangat tidak enak, tapi harus disampaikan kepada publik, yaitu DPR tidak peduli dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi itu didengar melalui telinga kanan, langsung keluar melalui telinga kiri.

Karena itulah, setiap kali DPR mengesahkan undang-undang selalu mendapat perlawanan keras dari publik.

Perlawanan terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang disahkan pekan lalu hanyalah secuil contoh. Ada banyak undang-undang yang telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi. Hal itu mencerminkan DPR selama ini membuat undang-undang dengan suka-suka, tidak mengindahkan aspirasi masyarakat, bahkan menyimpang dari konstitusi.

Padahal, adalah kewajiban DPR menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundangan.
Di sana diatur soal asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, antara lain berdasarkan asas keterbukaan.

Keterbukaan itu diwujudkan dalam berbagai ruang partisipasi masyarakat. Di antaranya, sebelum membahas rancangan undang-undang bersama pemerintah, DPR mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan kelompok masyarakat. DPR yang dibiayai uang negara rajin pula ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembahasan peraturan perundangan. Bahkan, DPR pun melakukan studi banding ke luar negeri.

Mestinya, dengan melakukan semua kegiatan itu, tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menentang disahkannya sebuah undang-undang, tetapi di sinilah letak persoalannya. Ruang partisipasi itu formalitas belaka. Aspirasi rakyat itu didengar anggota DPR dengan telinga kanan, lalu keluar lagi lewat telinga kiri.

Sebuah riset mengenai kinerja DPR selama 2005-2006 menunjukkan hanya sekitar 3% hasil dari rapat dengar pendapat umum yang memengaruhi keputusan DPR.

Ketidakpedulian DPR juga tampak pada buruknya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat pengambilan keputusan. Dalam satu komisi yang beranggotakan sekitar 50 orang, menurut hasil riset itu, yang menghadiri rapat dengar pendapat umum maksimal 10 orang. Sangat keterlaluan, 80% anggota komisi adalah pembolos.

Penyebab utama aspirasi rakyat tidak diakomodasi dalam kebijakan publik yakni kondisi DPR hanyalah perpanjangan tangan partai. Anggota DPR merupakan boneka elite partai sehingga terputuslah tali mandat sebagai wakil rakyat dengan konstituen yang diwakilinya. Sepanjang pemilu tidak menggunakan sistem distrik, selama itu pula aspirasi rakyat dibungkamkan dan anggota DPR hanya menghamba kepada elite partai.

Ketentuan kuorum dalam rapat DPR juga harus diperbaiki. Kuorum yang hanya dihitung berdasarkan jumlah tanda tangan dalam daftar hadir harus diakhiri. Kuorum mesti dihitung berdasarkan kehadiran fisik anggota dewan dalam rapat.

Sejarah mencatat undang-undang yang dihasilkan DPR diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri cuma segelintir anggota dewan. Undang-Undang Mahkamah Agung, misalnya, hanya disetujui 90 orang dari 550 total anggota DPR. Persetujuan segelintir manusia itulah yang menentukan perjalanan nasib negeri yang dihuni 230 juta jiwa.

Tidak ada cara lain, rakyat harus memberikan sanksi keras kepada anggota DPR yang malas bersidang dan membungkam aspirasi rakyat. Mereka sudah tidak layak dipilih lagi dalam pemilu.

2 Tanggapan to "Apakah ini gambaran buruk dari DPR kita ?"

DPR bukan wakil rakyat tapi wakil Partai Politik. Mereka tidak menyuarakan kepentingan rakyat tapi kepentingan partai politik.

Kepentingan partai politik ada tiga hal.
1. Bagaimana meraih kekuasaan
2. Bagaimana menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya
3. Mempertahankan kekuasaan yang diperoleh dengan berbagai cara.

Rakyat cuma alat yang diperlukan suaranya selama 5 tahun sekali untuk membenarkan mereka secara konstitusional berkuasa.

Selamat…, anda sudah tertipu oleh DPR dan Partai Politik….

Saya setuju itu dengan bung Mahendra, semua anggota DPR sebenarnya hanya perpanjangan tangan partai saja yangn tujuannya untuk kepentingan mereka (elite partai) dan membungkam semua aspirasi dari bawah (masyarakat).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: